Batas Usia Capres dan Cawapres: Dampak Politik Pada Masyarakat Ditinjau dari Konstitusional

Penulis: Muhammad Ridwan, S.H., M.H 

Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

 

Indonesia merupakan negara hukum, artinya setiap tindakan masyarakat telah dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila berkaitan dengan putusan hukum maka harus ada keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Akan tetapi, akhir-akhir ini viral di berbagai media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan lainnya) adanya sebuah keputusan yang mendasar dan memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia.

Salah satu tantangan Mahkamah Konstitusi (MK) sekarang adalah dihadapkan pada mempertimbangkan pembatasan usia bagi calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Beberapa pertanyaan muncul di benak masyarakat sipil, mengapa persyaratan batas usia ini sangat penting dan apa yang menjadi tolok ukur MK dalam menjatuhkan putusannya.

Idealnya, batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden bukanlah sekadar formalitas (administratif). Namun, melalui usia yang matang dapat menciptakan kerangka waktu yang dianggap ideal untuk seseorang yang bakal mengemban jabatan tertinggi di negara (presiden dan wapres). Salah satu argumentasi yang mendukungnya  mengemukakan bahwa pengalaman dan kedewasaan seorang pemimpin sangatlah krusial. Sebab, berdasarkan kemampuan tersebut dia bisa menghadapi berbagai tantangan kompleks yang dihadapi sebuah negara. Kendati demikian, ada pula yang memandang bahwa batas usia dapat menjadi hambatan bagi pemimpin yang memiliki visi, energi, dan gagasan segar yang diperlukan untuk mengatasi dinamika zaman (kontra).

Mahkamah Konstitusi (MK) perlu mempertimbangkan dua hal utama: Pertama, apakah pembatasan usia ini sesuai dengan semangat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kedua, apakah batas usia ini menciptakan diskriminasi terhadap kelompok usia tertentu. Berdasarkan dua hal tersebut, seharusnya MK dapat memastikan bahwa putusannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia.

Atas dasar putusan tersebut, para pendukung dari berbagai kelompok menilai bahwa ini adalah langkah politik penting untuk menjaga stabilitas dan kematangan kepemimpinan. Di sisi lain, para kritikus menganggapnya sebagai pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak-hak warga negara. Sebagian tokoh politik dan masyarakat sipil menyuarakan karena keprihatinan mereka terhadap kemungkinan pembatasan partisipasi politik berdasarkan usia. 

Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tetap mempertahankan pembatasan usia, hal ini dapat menghasilkan dampak signifikan dalam dinamika politik. Para pemimpin muda yang potensial untuk mencalonkan diri mungkin merasa terpinggirkan, sementara pemimpin yang lebih tua mungkin merasa diuntungkan. Sebaliknya, jika MK memutuskan untuk menghapus pembatasan usia, hal ini bisa membuka pintu bagi generasi baru untuk terlibat secara aktif dalam politik nasional.

Keputusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres bukanlah semata-mata keputusan hukum, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada arah politik negara. Perspektif konstitusional, suara masyarakat, dan implikasi politik semua harus diperhitungkan dengan cermat oleh Mahkamah Konstitusi. Pergulatan antara tradisi dan inovasi, pengalaman dan keberanian, akan membentuk panggung penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia ke depan.