CSR dan Community Development: Belajar dari Chili

Foto Ilustrasi Penambangan Emas. Sumber: https://www.pexels.com

Penulis:

Dr. Icol Dianto, S.Sos.I, M.Kom.I

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University, Padangsidimpuan, North Sumatra, Indonesia

 

Bicara soal Corporate Social Responsibility (CRS) dan Community Development sangat mengundang perhatian akademisi dan peneliti terutama di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

Menarik untuk kita simak sebuah artikel berjudul “Bread for Today, Hunger for Tomorrow. Social Impacts of Community Development Agreements in the North of Chile” yang ditulis oleh Sascha Miguel Cornejo Puschner dan diterbitkan dalam jurnal The Extractive Industries and Society volume 18, Juni 2024. Penelitian ini membahas dampak sosial dari Perjanjian Pengembangan Komunitas (Community Development Agreement/CDA) dalam konteks industri ekstraktif di wilayah Utara Chile, dengan fokus pada hubungan antara perusahaan tambang dan komunitas adat. KLIK Sumber

Mari kita simak terjemahan Abstrak dan Pendahuluan berikut.

Abstrak:

Negosiasi dan Perjanjian Pengembangan Komunitas (CDA) merupakan fitur yang bermasalah dalam konteks budaya adat karena memberi lampu hijau bagi perusakan wilayah oleh tambang, tetapi juga berarti adanya kemungkinan untuk membangun kapasitas adaptif lain dari budaya adat yang sudah rusak. Oleh karena itu, makalah ini menggambarkan beberapa dampak dari negosiasi dan CDA terhadap masyarakat adat dan sektor korporasi. Sementara perusahaan tambang mencoba mendapatkan Lisensi Sosial mereka, komunitas adat membentuk proyek kehidupan dengan dukungan finansial dari tambang. Jika yang pertama adalah bagian dari wacana umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai versi baru keterlibatan kapitalis dengan komunitas lokal, kelompok adat menggunakan berbagai strategi untuk memperbaiki posisi mereka dalam skenario institusional yang tidak menguntungkan. Hipotesis utama dari karya ini adalah bahwa kehidupan masyarakat adat di wilayah Utara perlu dipahami dalam hubungan historis yang mendalam dengan Negara Chile, dan—sejak kembalinya demokrasi—dengan perusahaan tambang.

Pendahuluan:

Suatu ketika, seorang pemimpin masyarakat adat bertanya kepada saya: jika kamu membutuhkan uang, kemana kamu mencarinya? Tentu saja, ke perusahaan tambang! Kesepakatan antara komunitas Aymara dan Quechua dengan perusahaan tambang telah menjadi praktik umum dan bagian dari strategi korporat. Di wilayah Tarapacá, beberapa tempat sudah banyak diintervensi oleh perusahaan tambang yang menghabiskan jutaan dolar untuk proyek-proyek kecil di desa-desa. Komunitas-komunitas ini telah melakukan proyek-proyek pembangunan kecil dengan bantuan finansial dari tambang. Namun, beberapa pemimpin adat telah menyampaikan kekhawatiran bahwa tambang sedang membeli kesadaran masyarakat. Negosiasi menjadi fitur yang bermasalah dalam konteks budaya adat karena ini berarti memberi lampu hijau pada penghancuran wilayah oleh tambang; di sisi lain, negosiasi juga menyiratkan kemungkinan untuk membangun kapasitas adaptif dari budaya yang sudah rusak. Karena alasan ini, banyak pemimpin memiliki sikap ambivalen terhadap negosiasi dan kesepakatan ini karena mereka sadar akan biaya lingkungan yang diwakili oleh tambang tetapi mereka juga mengakui banyaknya peluang yang ditawarkan oleh negosiasi untuk masa depan mereka.

Kebijakan Negara Chile secara historis telah mempengaruhi mata pencaharian masyarakat adat, memengaruhi kohesi sosial komunitas yang telah mengalami transformasi berkelanjutan dalam hal komunikasi budaya, asimilasi, dan hibriditas. Ketegangan yang ada tepat di kondisi adat saat ini, budaya mereka, wilayah, dan nilai-nilai yang ditekan oleh ekspansi ekstraksi sumber daya yang terus-menerus. Orang sering berkata, "pan para hoy, hambre para mañana," atau "roti untuk hari ini, lapar untuk besok," yang mengacu, dengan ironi tertentu, pada memandang masa depan yang segera di tengah kebutuhan mendesak yang dapat mengorbankan masa depan baik bagi masyarakat maupun wilayah; sebuah pepatah yang mengekspresikan pandangan jangka pendek yang diprovokasi oleh tambang terkait hasil finansial dengan mengorbankan keseimbangan ekologi.

Ikatan teritorial masyarakat adat telah berubah karena saat ini mereka tinggal terutama di kota-kota besar Iquique dan Alto Hospicio daripada di desa-desa mereka yang terletak di dataran tinggi Gurun atau Pampa del Tamarugal. Tambang tidak hanya menciptakan ekologi dan geografi ekstraktif baru, tetapi juga mempengaruhi disparitas kepentingan dan memperdalam perbedaan generasi di antara anggota komunitas. Kohesi sosial komunitas menjadi tantangan ketika uang menjadi faktor umum untuk mencapai kesepakatan. Kompensasi moneter merupakan aspek penting dari intervensi pertambangan teritorial saat ini yang membentuk ketergantungan bersama antara perusahaan dan komunitas adat karena perusahaan membutuhkan penerimaan sosial dari kelompok adat; jika tidak, hubungan yang rapuh dapat berubah menjadi konflik, protes, atau tuntutan hukum di pengadilan lingkungan.

Dampak pertambangan seperti polusi lingkungan, penggunaan berlebihan air tanah, bendungan tailing, dan paparan debu serta kebisingan di sekitar lokasi tambang, muncul sebagai kekhawatiran penduduk setempat. Masalah-masalah ini sering kali menyebabkan ketidaksepakatan tentang sejauh mana dampak tersebut dan kualitas kompensasi, reparasi, serta langkah-langkah mitigasi; namun, hal-hal ini juga dapat berakhir dalam proses negosiasi dan kesepakatan yang mengarah pada stabilitas yang rapuh. Ini adalah bagian dari sifat kontingen dari semua situasi konflik yang solusinya akan bergantung pada kemauan untuk mencapai kesepakatan (Donoso, PNM 2050). Dengan mengikuti konflik dan kesepakatan, makalah ini memperhatikan keadaan di mana kesadaran dan kritik muncul, karena peristiwa kontaminasi lingkungan baru-baru ini atau presentasi proyek ekstraksi baru di daerah tersebut (Romero-Toledo et al., 2017). Ini juga menyiratkan kesadaran akan pengetahuan masyarakat tentang cara kerja lembaga lingkungan, tenggat waktu institusi, dan kritik terhadap Studi Penilaian Dampak Lingkungan (EIA) (O'Faircheallaigh, dan MacDonald, 2022). Bagi Romero et al., proses kontradiksi antara pertambangan dan komunitas adat mengartikulasikan identitas adat, reorganisasi, perjuangan terhadap kerusakan lingkungan, tindakan hukum, negosiasi, dan multikulturalisme neoliberal (Romero-Toledo et al., 2017: P.232). Makalah ini berusaha melacak berbagai narasi dan tindakan yang diambil oleh orang-orang yang menyadari dampak sosial dan lingkungan, penilaian mereka tentang cara kerja institusi Chile, dan kemungkinan mereka untuk melakukan perlawanan, kritik, serta negosiasi. Meskipun biaya pertambangan telah banyak dipelajari, yang kurang diketahui adalah biaya sosial dari gangguan tambang terhadap komunitas, yang dampak sosialnya menjadi fokus utama artikel ini.

Pada bagian 2, saya akan mengungkap pendekatan analitis yang menguraikan peran lembaga lingkungan, diskusi tentang CDA dalam literatur yang ada, dan pendekatan terhadap wacana lisensi sosial untuk mengoperasikan yang membingkai hubungan baru antara perusahaan dan "pemangku kepentingan." Bagian 3 mengungkap fitur metodologis dari perolehan dan pengelolaan data. Bagian 4 akan mengungkapkan dan membahas penggunaan hak Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) selama proses konsultasi mengenai cakupan dan maknanya bagi masyarakat adat. Bagian 5 mengungkap tuntutan kelompok adat terkait intervensi tambang dan wacana tanggung jawab sosial korporat mereka. Bagian 6 akan mengungkap contoh empiris CDA dan membahas situasi komunitas adat terkait praktik budaya perlindungan dan perawatan lingkungan. Di bagian 7, saya akan membahas oposisi yang bermasalah antara perlawanan vs. kolaborasi yang muncul dari CDA, serta memproblematiskan imajinasi "kulit putih" yang beroperasi di bawah perbedaan ini. Bagian terakhir akan merangkum argumen utama makalah ini.

Ulasan Artikel

Artikel ini mengeksplorasi kompleksitas hubungan antara komunitas adat dan perusahaan tambang di Chile, terutama di wilayah Tarapacá. Analisis ini mengungkapkan beberapa lapisan ketegangan, ambivalensi, dan konsekuensi yang timbul dari hubungan tersebut, baik secara sosial, budaya, maupun lingkungan.

Pertama, ada ketegangan yang jelas antara manfaat jangka pendek dari kompensasi finansial yang diterima komunitas adat dengan kerusakan lingkungan jangka panjang yang dihasilkan oleh operasi tambang. Istilah "pan para hoy, hambre para mañana" mencerminkan dilema ini, di mana kebutuhan mendesak masyarakat mengesampingkan dampak negatif jangka panjang terhadap wilayah mereka. Di sini, perdebatan tentang apakah negosiasi dengan perusahaan tambang merugikan atau membantu komunitas menjadi sangat signifikan.

Kedua, dampak sosial dari operasi tambang terlihat dari perubahan dalam struktur komunitas itu sendiri. Proses urbanisasi, di mana anggota komunitas pindah ke kota besar seperti Iquique dan Alto Hospicio, menciptakan pergeseran dalam hubungan teritorial dan memperdalam perbedaan generasi. Kohesi sosial menjadi terganggu ketika uang menjadi pengikat utama dalam mencapai kesepakatan, menggantikan ikatan tradisional dan budaya yang dulu mengikat komunitas.

Selain itu, dampak lingkungan yang dihasilkan oleh tambang, seperti polusi air dan udara, menambah dimensi konflik. Meskipun terdapat mekanisme kompensasi dan reparasi, stabilitas yang tercapai melalui negosiasi seringkali bersifat rapuh dan sementara. Konflik ini sering berakar pada ketidakpuasan terhadap kualitas kompensasi dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Teks ini juga menyoroti peran penting lembaga lingkungan dan studi Penilaian Dampak Lingkungan (EIA), yang sering kali menjadi subjek kritik oleh komunitas adat. Proses-proses ini menjadi medan pertarungan antara perusahaan tambang dan masyarakat, di mana masyarakat adat mencoba melawan melalui tindakan hukum, negosiasi, dan strategi lain yang memungkinkan mereka menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian budaya serta lingkungan mereka.

Akhirnya, isu multikulturalisme neoliberal yang diangkat oleh penulis menunjukkan bahwa hubungan antara perusahaan tambang dan masyarakat adat tidak hanya soal negosiasi ekonomi, tetapi juga mencakup dinamika politik dan identitas. Kesepakatan yang dihasilkan dari intervensi tambang bukan hanya masalah kompensasi finansial, melainkan juga persoalan tentang bagaimana identitas adat dan hak-hak mereka dihormati atau malah diabaikan.

Masalah CDA dan Budaya Adat

Perjanjian Pengembangan Komunitas (CDA) yang ditandatangani antara masyarakat adat dan perusahaan tambang dianggap sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelangsungan hidup komunitas adat. Namun, CDA dalam praktiknya menjadi problematis. Dalam konteks budaya adat, wilayah memiliki makna yang mendalam, tidak hanya sebagai sumber daya fisik tetapi juga sebagai bagian dari identitas spiritual dan sosial mereka. CDA sering kali menandai "lampu hijau" bagi perusahaan untuk mengeksploitasi wilayah ini, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Di satu sisi, ini memungkinkan masyarakat adat untuk mendapatkan manfaat finansial dan dukungan pembangunan; di sisi lain, mereka membayar harga tinggi berupa hilangnya ekosistem dan degradasi budaya.

Peran CSR dan Lisensi Sosial untuk Beroperasi

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) telah menjadi instrumen bagi perusahaan tambang untuk mendapatkan Lisensi Sosial—persetujuan dari komunitas setempat yang memungkinkan mereka melanjutkan operasi. CSR sering digambarkan sebagai upaya perusahaan kapitalis untuk "melibatkan" komunitas lokal, tetapi pada kenyataannya, ini lebih bersifat transaksional. CSR lebih menekankan pada penciptaan citra positif bagi perusahaan dan mengurangi risiko konflik daripada menangani masalah mendasar, seperti ketidaksetaraan dan kerusakan lingkungan. Dalam banyak kasus, CSR hanyalah alat untuk menenangkan ketidakpuasan masyarakat tanpa memberikan perubahan yang signifikan atau perlindungan terhadap tanah dan hak-hak adat.

Strategi Masyarakat Adat dalam Situasi yang Tidak Menguntungkan

Meskipun berada dalam posisi yang lemah, masyarakat adat tidak hanya menjadi objek dari keputusan perusahaan tambang. Mereka juga aktif berupaya menggunakan negosiasi ini untuk meningkatkan posisi mereka. Strategi masyarakat adat dalam berhadapan dengan perusahaan tambang mencakup berbagai pendekatan, seperti memanfaatkan dana dari CSR untuk mendukung proyek-proyek pembangunan lokal atau memperbaiki kondisi sosial-ekonomi komunitas. Namun, kondisi institusional yang tidak menguntungkan, terutama terkait dengan hak tanah dan perlindungan lingkungan, seringkali membuat mereka berada dalam situasi yang sulit. Mereka harus berjuang untuk mempertahankan otonomi mereka dalam konteks di mana keputusan-keputusan besar sering kali dikendalikan oleh negara dan korporasi.

Kehidupan Masyarakat Adat dan Hubungan dengan Negara Chile dan Perusahaan Tambang

Artikel ini berpendapat bahwa untuk memahami kondisi masyarakat adat saat ini, penting untuk melihat hubungan historis antara masyarakat adat dan Negara Chile. Sejak kembalinya demokrasi di Chile, perusahaan tambang multinasional telah menjadi aktor kunci dalam perekonomian dan pembangunan di wilayah Utara, tempat tinggal banyak komunitas adat. Dalam konteks ini, kehidupan masyarakat adat tidak bisa dipisahkan dari intervensi negara dan perusahaan tambang yang saling terkait. Negara Chile, melalui kebijakan-kebijakannya, telah membuka jalan bagi perusahaan tambang untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, yang sering kali mengabaikan hak-hak adat dan memperburuk kondisi lingkungan mereka.

Dilema Adaptasi dan Keberlanjutan

Salah satu isu utama yang diangkat adalah dilema antara adaptasi terhadap kondisi baru yang dipaksakan oleh perusahaan tambang dan upaya untuk mempertahankan budaya dan lingkungan yang berkelanjutan. Di satu sisi, dukungan finansial dari tambang dapat membantu komunitas untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, seperti urbanisasi dan peningkatan kebutuhan akan pendidikan serta infrastruktur. Namun, adaptasi ini sering kali mengorbankan nilai-nilai dan praktik tradisional yang telah membentuk identitas masyarakat adat selama berabad-abad.